Sumber Data Yang Terintegrasi Dengan DTSEN Kementerian Sosial

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Menjawab berbagai pertanyaan seputar "Darimana sumber-sumber data yang diperoleh aplikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial RI?"

Izinkan kami mencoba menjawab pertanyaan tersebut, mudah-mudahan warga masyarakat pada umumnya dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya dapat menjadi tahu dan memahaminya, berikut penjelasannya:

🧾 1. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) – BPS

Dasar Hukum:

* Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

* Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

* Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

* MoU antara Kemensos dan BPS terkait pemanfaatan Regsosek

Fungsi:

Menjadi basis integrasi data kesejahteraan sosial dalam DTSEN, menggantikan DTKS.

🧾 2. Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) – Kemendagri

Dasar Hukum:

* UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

* Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

* Perjanjian Kerja Sama antara Kemensos dan Dukcapil

Fungsi:

Validasi dan verifikasi identitas berbasis NIK dalam DTSEN.

🧾 3. Data Bantuan Sosial (SIKS-NG) – Kemensos

Dasar Hukum:

* Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

* Permensos Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 3 Tahun 2021

* Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

* Permensos Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Sembako

Fungsi:

Mencatat riwayat penerima bantuan sosial dan menjadi kanal pemutakhiran data.

🧾 4. Data Kemiskinan Ekstrem – TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)

Dasar Hukum:

* Inpres Nomor 4 Tahun 2022

* Perpres Nomor 76 Tahun 2023

* Kebijakan lintas sektor terkait penghapusan kemiskinan ekstrem

Fungsi:

Pemetaan wilayah dan kelompok rumah tangga miskin ekstrem.

🧾 5. Data Perpajakan dan Fiskal – Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu)

Dasar Hukum:

* UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

* Kerja sama integrasi data fiskal antar kementerian/lembaga

Fungsi:

Sebagai indikator kemampuan ekonomi untuk menghindari inclusion error.

🧾 6. Data Pendidikan – Dapodik (Kemendikbudristek)

Dasar Hukum:

* Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Dapodik

* MoU Kemensos dengan Kemendikbudristek

Fungsi:

Verifikasi status pendidikan anak KPM dalam program bantuan seperti PKH.

🧾 7. Data Kesehatan dan Jaminan Sosial – Kemenkes & BPJS

Dasar Hukum:

* UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

* Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

* Permenkes tentang Pusdatin Kesehatan

* Perjanjian kerja sama lintas instansi

Fungsi:

Mengetahui status kesehatan dan kepesertaan program jaminan kesehatan (PBI JKN).

🧾 8. Data dari Pemerintah Daerah (Desa/Kelurahan/Dinsos)

Dasar Hukum:

* Permensos Nomor 3 Tahun 2021

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

* Perda/Perbup/Perwal setempat terkait pengelolaan data sosial

Fungsi:

Sumber utama pemutakhiran data lapangan oleh operator desa/kelurahan.

🧾 9. Data dari Kementerian dan Lembaga Lain

Antara lain:

* Kemendes PDTT: Data IDM dan penerima BLT Dana Desa

* KemenPUPR: Data RTLH dan sanitasi

* BNPB: Data korban bencana

Dasar Hukum Umum:

* Perpres Satu Data Indonesia

* Inpres No. 4/2022

* MoU antar lembaga dengan Kemensos

Nah, sampai disini yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.