Permasalahan KKS Do Not Honour Yang Lagi Viral

Dibulan Agustus 2022 nampaknya banyak permasalahan KKS yang membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT merasa kebingungan karena tiba-tiba muncul permasalahan saat KKS-nya hendak cek via Agen BNI46 maupun Mesin ATM milik Bank Himbara muncul pesan Do Not Honour, Saldo ada namun tidak dapat ditarik, saldo kosong, dll.

Apa itu Do Not Honour? 

Do Not Honor (05) adalah pesan yang paling umum untuk transaksi kartu kredit yang ditolak oleh Bank. Ini menunjukkan bahwa Issuing Bank tidak akan memvalidasi transaksi tersebut. Ini disebabkan oleh banyak faktor seperti salah ketik, dana tidak mencukupi, dll.

Untuk mengatasinya, pelanggan perlu menghubungi Issuing Bank dan mengkonfirmasi apa yang terjadi. Setelah masalah teratasi, pelanggan dapat kembali bertransaksi.

Kami coba untuk melakukan penelusuran dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah KKS tersebut sebagaimana dilansir dari akun instagram ppkh_kotabanjarmasin bahwa untuk KPM PKH yang sudah tidak masuk bantuannya dari beberapa tahap atau dari tahap 1 2022 menyatakan bahwa "Alasan pastinya kami belum mengetahuinya kenapa, tapi kami sudah menganalisa beberapa alasan yang menyebabkan tidak bisa dibayarkan bansosnya, yaitu:

1. Data NIK/No.KK tidak valid capil
2. Data Dapodik tidak terindikasi sistem, kemungkinanan kesalahan penginputan NIK, Nama dan lain-lain di Dapodik sekolah, jadi pastikan harus dicek data anak yang bersangkutan ke operator sekolah sesuai dengan KK
3. Data Lansia terindikasi belum melakukan E-KTP di Capil
4. Perbedaan NIK Pengurus dan NIK di Rekening KPM (Misal, nama pengurus ternyata anak, sedangkan direkening adalah nama Ibunya)
5. Terindikasi Penerima Double Bansos dalam satu KK (Misal, Istri penerima PKH, anggota lain penerima Bansos selain PKH)
6. Terindikasi ada tunggakan pinjaman baik online maupun di Bank
7. Komponen belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
8. Komponen Sekolah terindikasi sudah usia 20 tahun ke atas
9. Komponen Disabilitas belum terindikasi sistem
10. Komponen Ibu Hamil belum terindikasi sistem
11. Pengurus meninggal dunia, saat pengupdetan data Capil nomor Kartu Keluarga (KK) berubah
12. NIK KPM berubah di sistem
13. Nama Pengurus beda dengan di Buku Tabungan
14. Terindikasi Sekolah anak adalah Sekolah Elite (Favorite)
15. Terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mumpuni dalam Kartu Keluarga (KK)
16. Permasalahan lainnya
17. Hasil dari verifikasi SAGIS

Kesimpulannya:

Dari permasalahan di atas ada yang bisa diperbaiki dan ada juga yang tidak bisa diperbaiki, dan apabila data sudah padanpun kami tidak bisa memastikan apakah bantuannya akan dibayarkan atau tidak karena semua kebijakan pembayaran bansos bukan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.