Selasa, 14 Januari 2025

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Tahun 2025

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui PKH, keluarga yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapatkan bantuan sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 
Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mencakup tiga komponen utama: Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial. Setiap komponen tersebut memiliki sasaran yang jelas dan besaran bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima.
1. Komponen Kesehatan: Ibu Hamil dan Anak Usia Dini

Komponen kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa ibu hamil dan anak usia dini mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak. Ibu hamil yang terdaftar dalam KPM PKH akan menerima bantuan sebesar Rp 3.000.000 per tahun untuk mendukung kebutuhan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Selain itu, anak usia dini juga termasuk dalam komponen ini dan berhak menerima bantuan sebesar Rp 3.000.000 per tahun untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal melalui akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik.

2. Komponen Pendidikan: SD, SMP, dan SMA/MA Sederajat

Program PKH juga mendukung anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan mereka. Bantuan pendidikan ini disalurkan untuk anak-anak yang bersekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA sederajat. Anak yang bersekolah di tingkat SD/MI akan menerima bantuan sebesar Rp 900.000 per tahun, sementara anak yang bersekolah di SMP/MTS dan SMA/MA akan mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 2.000.000 per tahun. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial: Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Komponen kesejahteraan sosial dari PKH memberikan perhatian khusus kepada individu yang rentan secara sosial, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (60 tahun ke atas) atau penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2.400.000 per tahun. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya hidup dan perawatan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka di usia yang sudah lanjut atau dalam kondisi disabilitas.
Skema Bantuan PKH untuk Setiap Komponen

Ibu Hamil: Rp 3.000.000 per tahun

Anak Usia Dini: Rp 3.000.000 per tahun

Anak SD/MI: Rp 900.000 per tahun

Anak SMP/MTS: Rp 1.500.000 per tahun

Anak SMA/MA: Rp 2.000.000 per tahun

Lanjut Usia (60+): Rp 2.400.000 per tahun

Penyandang Disabilitas: Rp 2.400.000 per tahun

Pentingnya PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat

Bantuan yang diberikan melalui PKH memiliki tujuan besar untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, ibu hamil mendapatkan perawatan yang diperlukan, serta lanjut usia dan penyandang disabilitas mendapatkan perhatian lebih dalam aspek kesejahteraan sosial. Selain itu, PKH juga mendorong keberlanjutan investasi dalam sumber daya manusia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara.

PKH bukan hanya soal memberikan bantuan finansial, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi keluarga kurang mampu agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan dukungan yang tepat, keluarga penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan harapan baru bagi keluarga-keluarga miskin di Indonesia. Melalui bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap komponen, PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan akses yang lebih baik terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif bagi semua warganya.

Sumber: kemensos.go.id 

Tidak ada komentar:

Bansos Tepat Sasaran Dimulai dari Data: Begini Proses Usulan dan Pembaruan DTSEN

Penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap menjadi sorotan publik. Bukan karena jumlahnya, melainkan soal tepat atau tidaknya sasaran penerima...